• Milenial Riau

    Menjalin, Merangkul, Membina Hubungan yang Baik dan Harmonis Bersama Masyarakat.

  • Milenial Riau

    Menciptakan Generasi Milineal Asyik, Berbudaya, Beradat, Berkualitas Untuk Kemajuan Riau.

  • Milenial Riau

    Terdepan penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan dan terbaik pemberian pelayanan publik se-Kecamatan Kota Pekanbaru.

  • Milenial Riau

    Berkontribusi Sebagai Wadah dan Penyalur Aspirasi Minat, Kreativitas, dan Innovasi.

  • Milenial Riau

    Membangun Kontribusi dan Relasi Dengan Melaksanakan Kegiatan Kemasyarakatan.

TAHAPAN DAN JADWAL PEMILU 2024

 

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan sekaligus menentukan nomor urut 17 partai nasional dan 6 partai politik lokal Aceh sebagai peserta Pemilu 2024. Penetapan ini berdasarkan Keputusan KPU Nomor 519 Tahun 2022 dan Berita Acara Nomor: 310/PL.01.1-BA/05/2022.

Tidak terasa Pemilu 2024 sudah di depan mata, peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) untuk penyelenggaraan Pemilu 2024 telah sah diundangkan melalui PKPU Nomor 3 Tahun 2022. Artinya, tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum 2024 sudah disepakati.




Sumber Berita :
https://indonesiabaik.id/infografis/update-partai-peserta-pemilu-2024
https://indonesiabaik.id/infografis/tahapan-dan-jadwal-pemilu-2024-1
 




Share:

KEUNGGULAN DAN KELEMAHAN UMKM

 


Pembahasan kali ini yaitu membahas KEUNGGULAN DAN KELEMAHAN UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah). Pembahasan mengenai KEUNGGULAN DAN KELEMAHAN UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) yaitu sebagai berikut.

     Usaha Kecil Menengah adalah sebuah bangunan usaha yang berskala kecil. Umumnya, ia dimiliki oleh perseorangan maupun kelompok. Bidang yang digarap oleh Usaha Kecil Menengah antara lain: toko kelontong, salon kecantikan, restoran, kerajinan, dan lain-lain. Biasanya usaha tersebut digagas oleh satu atau dua orang pendiri.

      Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah sebuah istilah yang mengacu ke jenis usaha kecil yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Dan usaha yang berdiri sendiri. Itulah yang disebut definisi UMKM, selanjutnya;

      Menurut Keputusan Presiden RI no. 99 tahun 1998 pengertian Usaha Kecil adalah: “Kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat.”
    Kriteria usaha kecil menurut UU No. 9 tahun 1995 adalah sebagai berikut: 
1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha 
2.  Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah)
3.  Milik Warga Negara Indonesia
4. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang tidak dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar.
5. Berbentuk usaha orang perorangan , badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi.
Di Indonesia, jumlah UMKM hingga 2005 mencapai 42,4 juta unit lebih. Pemerintah Indonesia, membina UMKM melalui Dinas Koperasi dan UMKM, di masing-masing Provinsi atau Kabupaten/Kota. 

     Keterbatasan teknologi disebabkan oleh banyak faktor seperti keterbatasan modal investasi untuk membeli mesin-mesin baru, keterbatasan informasi mengenai perkembangan teknologi, dan keterbatasan sumber daya manusia yang dapat mengoperasikan mesin-mesin baru.

    Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam mengelola usaha kecil menengah antara lain:
1. Sempitnya Waktu untuk Melengkapi Kebutuhan
     Sebab sedikitnya jumlah pengambil keputusan dalam usaha kecil menengah, mereka kerap terpaksa harus pontang-panting berusaha memenuhi kebutuhan pokok bisnisnya, yakni: produksi, sales, dan marketing. Hal ini bisa mengakibatkan tekanan jadwal yang besar, membuat mereka tidak bisa fokus menyelesaikan permasalahan satu persatu.
     Tekanan semacam ini bisa muncul tiba-tiba
ketika bisnis mereka memperoleh order dalam jumlah yang besar, atau beberapa order yang masuk dalam waktu hampir bersamaan. Lebih dahsyat lagi jika suatu ketika ada lembaga bisnis besar yang merasa terancam dan mulai melancarkan serangan yang tidak fair demi menyingkirkan pesaing potensialnya.
2. Kontrol Ketat atas Anggaran dan Pembiayaan
Usaha skala kecil umumnya memiliki anggaran yang kecil. Akibatnya, ia kerap kali dipaksakan membagi-bagi dana untuk membiayai berbagai kebutuhan seefisien mungkin. Ketidakmampuan untuk mengumpulkan modal yang lebih besar juga memaksa usaha kecil menengah menjalankan kebijakan penghematan yang ketat, terutama untuk mencegah kekurangan pembiayaan operasional sekecil apapun. Kekurangan pembiayaan operasional yang tidak dicegah bisa mengakibatkan kebangkrutan, sebab kapasitas UMKM untuk membayar hutang biasanya hampir tidak ada.
3.  Kurangnya Tenaga Ahli
      Usaha kecil menengah biasanya tidak mampu membayar jasa tenaga ahli untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu. Hal ini merupakan kelemahan usaha kecil menengah yang sangat serius. Apalagi jika dibandingkan dengan lembaga bisnis besar yang mampu mempekerjakan banyak tenaga ahli.
Kualitas produk barang atau jasa yang bisa dihasilkan tanpa tenaga ahli sangat mungkin berada di bawah standar tertentu. Akibatnya, kemampuan persaingan bisnis skala kecil ini di pasar yang luas bisa sangat kecil.
      Begitulah 3 (tiga) kelemahan UMKM yang harus selalu diperhatikan dan dijadikan motivasi bagi para pengelola usaha skala kecil. Tantangan terbesar yang harus dihadapi oleh semua jenis usaha kecil menengah adalah: “Mewujudkan pertumbuhan modal di tengah berbagai keterbatasan sumber daya, tanpa mengurangi kualitas produk atau layanan.”
     Demikian pembahasan mengenai KEUNGGULAN DAN KELEMAHAN UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah). Semoga memberikan manfaat bagi pembaca sekalian.
kesanggupan bagi UKM di Indonesia untuk dapat bersaing di pasar 
Sumber : 
https://ekonomisajalah.blogspot.com/2015/10/keunggulan-dan-kelemahan-umkm-usaha.html

Share:

Cara Memilih Caleg yang Baik

 

Tak lama lagi pemilihan caleg akan dilakukan, pesta demokrasi rakyat diharapkan dapat berjalan dengan baik. Menurut Rusydianti S.Sos “Pemilih yang baik secara rasional harus memahami dulu apa yang menjadi kebutuhan kita dan kebutahan masyarakat saat perekonomian kian susah sekali".

Penting sekali bagi para pemilih  agar dapat mencermati program dan gagasan yang ditawarkan oleh caleg. Tentunya salah satunya harus mengetahui dan pengamatan rekam jejak calon. Jangan sampai, program yang ditawarkan hanya berupa janji tanpa adanya realisasi. “Kadang-kadang kan para calon itu bisa saja menyusun janji-janji manis. Teks-teks yang indah, tetapi ternyata tidak punya kredibilitas dan rekam jejak untuk direalisasikan.

Kasus hukum juga mungkin saja menjadi rekam jejak caleg. Dengan begitu, pemilih punya banyak pertimbangan dalam menentukan pilihannya. Mencari rekam jejak caleg di era digital seperti saat ini, tidaklah sulit. Pemilih bisa dengan mudah mencari tahu riwayat hidup calon wakil rakyat melalui media daring, atau mencermati pernyataan-pernyataan caleg di sejumlah pemberitaan. 

"Zaman kini  kan sudah zaman era digital, track record ataupun rekam jejak digital seseorang akan sangat mudah ditemui" ujar Rusydianti S.Sos yang juga sebagai Bacaleg salah satu partai Islam dari PBB.

"Semisalnya sulit atau calon terlalu banyak, kita bisa mulai dengan para calon dari partai poltik yang sejalan dengan ideologi atau pandangan politik kita. Hal tersebut bisa membuat segala sesuatunya jadi lebih sederhana,” ujar beliau lagi.

Sumber baita : Nasional.kompas.com

Share:

PBB Bakal Tetap Dukung Prabowo Meski Yusril Tak Dipilih Jadi Cawapres


Jakarta - Sekjen Partai Bulan Bintang (PBB) Afriansyah Noor menyatakan dengan tegas mendukung Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai bakal capres 2024. Pihaknya mengatakan untuk bakal cawapres akan diserahkan kepada Prabowo.

"Tadi sudah disampaikan bahwa kami baru hanya menyodorkan nama calon presiden. Siapa bacawapresnya? Kami menyerahkan sepenuhnya ke Prabowo. Siapa yang beliau tunjuk menjadi cawapres," kata Afriansyah kepada wartawan di kantor DPP PBB, Jakarta, Senin (24/7/2023).

Afriansyah mengatakan akan tetap mendukung Prabowo meski Ketum PBB Yusril Ihza Mahendra tidak menjadi bakal cawapres Prabowo. Namun, dia tentunya berharap Yusril Ihza Mahendra bisa menjadi bakal cawapres Prabowo.

"Harapan kami tentunya sebagai kader partai yang menyodorkan Pak Yusril sebagai wapres. Tapi kalau seandainya tadi ada wartawan juga nanya, 'Pak Sekjen kalau Pak Yusril tidak diterima jadi wapres' ya, tetap 1.000% kami dukung Pak Prabowo kadi capres," ujar Afriansyah.

"Tidak akan ragu kita. Karena bagaimana pun ini keputusan bulat dan mudah-mudahan semua itu suratan, takdir dari Allah. Bagaimana PBB dan kader2nya bisa membangun Indonesia bersama Bapak Prabowo Subianto. Itu harapan kita," imbuhnya.

Afriansyah Noor mengatakan telah berbicara kepada Presiden Jokowi terkait dukungan partainya kepada Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024. Afriansyah menyebut Jokowi hal tersebut dengan senyum.

"Kalau saya secara pribadi sudah bicara kepada Pak Jokowi, bahwa PBB akan mendukung Pak Prabowo menjadi calon presiden dari Partai Bulan Bintang," kata Afriansyah.

Afriansyah mengatakan bahwa Jokowi menjawab dengan senyuman ketika PBB mendukung Prabowo. Menurutnya, senyuman itu memiliki makna yang dalam.

"Beliau menjawab dengan senyum-senyum manis. Jadi Pak Jokowi senyum-senyum aja, udah gitu aja. Jadi senyum itu maknanya dalam. Insyaallah dukungan kami ke Pak Prabowo akan direstui Pak Jokowi sebagai calon Presiden RI," ujarnya.

PBB hari ini dikunjungi oleh rombongan elite Gerindra. Dipimpin oleh Sekjen Gerindra Ahmad Muzani, ikut dalam rombongan Gerindra di antaranya, yaitu Waketum Gerindra Habiburokhman, Anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Andre Rosiade dan Ketua DPD DKI Jakarta Gerindra Ahmad Riza Patria.

Sumber : detik.com




Share:

Efek Ekor Jas (Coattail Effect) Dari Seorang Anies Baswedan

 


Menurut pemerhati Politik Eddy Kurniawan S.Sos. " efek ekor jas (coattail effect) dari seorang Anies Baswedan diprediksi sangatlah luar biasa di pemilu 2024 nanti, mengingat para pendukung/relawan Anies semakin masif dan mengakar rumput yang semakin dalam sejak pendeklarasian Anies Baswedan sebagai calon Presiden dalam Pilpres 2024 telah dilakukan Partai Nasdem (3/10/2022) lalu".

Coattail effect adalah efek ikutan dari seorang figur atau tokoh yang berkontestasi dalam sebuah pemilihan, yang kemudian memberikan dampak positif secara elektoral, yakni limpahan suara kepada partainya atau partai-partai yang mendukungnya. Fenomena semacam ini hadir dalam kondisi di mana seorang kandidat presiden yang sedemikian populernya, sehingga diyakini mampu memberikan daya tarik kepada partai-partai pendukungnya.

"Efek ini otomatis tercipta,  partai-partai pendukung akan dapat berhasil dalam kontestasi elektoral. Hal ini terutama dipicu oleh situasi di mana partai menyadari akan efek ekor jas seeorang Anies Baswedan, bagi partai-partai yang keberadaannya sudah di kenal dan juga partai-partai yang keberadaannya tidak cukup dikenal akan  meyakini suara mereka dapat terdongkrak jika mendukung Anies Baswedan" Ujar Eddy Kurniawan.

Sudah barang tentu kontrak politik kepada tokoh tersebut, dengan harapan adanya sejumlah konsesi yang dapat diraih manakala akhirnya tokoh tersebut terpilih akan terjadi.

Para pendukung/relawan /majelis pendukung Anies Baswedan di berbagai wilayah di Indonesia meyakini bahwa dua partai lain, yakni Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat (PD), akan segera mengikuti jejak Nasdem. Tinggal menunggu waktu dan tanggal yang tepat/hari baik yang tepat.

Malah akan ada kemungkinan dari selain dari tiga partai yang disebut-sebut bakal ada partai-partai lainnya yang akan berkoalisi, para pendukung juga telah  menangkap fenomena arus bawah dari partai lain yang juga banyak mendukung Anies. Bisa jadi  PAN dan PPP kemungkinan bakal berpindah koalisi jika mempertimbangkan solidnya suara konstituten mereka di bawah dalam mendukung Anies. 

Penulis : eka

 

Share:

NASIB IBU PERTIWI HINGGA KINI

 

Kasus korupsi di Indonesia bukan sebuah peristiwa kejahatan yang baru terjadi saat sekarang ini atau di era Indonesia merdeka hingga sekarang. Korupsi sudah ada di Indonesia sejak zaman VOC ( Vereenigde Oostindische Compagnie/Persatuan Perusahaan Hindia Timur).

Korupsi di era pemerintahan Kolonial Hindia Belanda ini, sifatnya politik untuk menjatuhkan lawannya. Misalnya penguasa ingin menjatuhkan lawannya misalnya menjatuhkan kekuasaan bupati dan ingin digantikan oleh bupati pilihan penguasa, dengan menyodorkan isu korupsi. Namun ada juga yang murni korupsi untuk memperkaya diri sendiri. Kebiasaan pemimpin atau calon pemimpin daerah memberikan gratifikasi juga sudah ada di era masa itu. Termasuk keterlibatan tuan tanah, orang di pemerintahan dan calon penguasa atau penguasa telah terpola dalam lingkarang korupsi di masa lalu. Pola seperti ini kalau di era sekarang bisa digambarkan antara aparat pemerintahan, pihak swasta dan partai politik.

Atas dasar itu dan komitmen Komisi Pemberantasan Korupsi bersama Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) mendirikan Pusat Studi Pemberantasan Korupsi di wilayah Warung Buncit, Jakarta Selatan. Gedung tiga lantai itu merupakan gedung hasil sitaan KPK dalam kasus korupsi melibatkan Nazaruddin, mantan politisi Partai Demokrat. Dua lantai dimanfaatkan untuk penyimpanan arsip-arsip kasus korupsi sejak era VOC sampai sekarang.

Nasib dan keaadaan negeri kita ini tergambar dari lagu yang sejak kecil kita nyanyikan sejak SD sampai sekarang. Lagu "Ibu Pertiwi" menggambarkan kondisi alam Indonesia pada masa sekarang ini. Kata "Ibu Pertiwi" dalam lagu tersebut bermakna tanah airku, tanah tumpah darahku, tempat berlindung, hutan, gunung sawah dan lautan, simpanan kekayaan.

Lagu "Ibu Pertiwi" kerap disebut ciptaan Ismail Marzuki. Namun, ada juga yang menyatakan bahwa penciptanya adalah komponis asal Solo, Kamsidi Samsuddin pada 1908, meskipun tudingan plagiat kepada lagu "Ibu Pertiwi" ramai dibicarakan ketika akun Twitter Katolik Garis Lucu menuduh bahwa lagu tersebut merupakan jiplakan dari "What a Friend We Have in Jesus" karya Joseph M. Scriven.

Jadi kalau kita hitung-hitung kemungkinan bangsa Indonesia memiliki rakyat yang masih miskin akan sangat tipis, bila sejak zaman dahulu hingga sekarang para pejabat dan pengusaha dan lainnya berbuat jujur dan tidak melakukan korupsi", Ujar Eddy Kurniawan S.Sos sebagai pengamat politik. 

Bangsa ini Gemah Ripah Loh Jinawi. Secara bahasa, Gemah Ripah berarti negara jembar serta banyak rakyatnya. Dan Loh Jinawi artinya subur makmur.Sementara untuk pengertian keseluruhan, Gemah Ripah Loh Jinawi adalah perjuangan masyarakat sebagai bagian bangsa Indonesia bercita-cita menciptakan ketentraman. Rakyat indonesia ingin perubahan, ingin perbaikan, sudah tidak mau dibohongi lagi, sudah muak dengan korupsi dan ketidakadilan. Rakyat sudah tidak terima lagi haknya diinjak-injak.

Penulis: ek
Sumber berita:
https://www.detik.com/jabar/berita/d-6000153/menggali-makna-gemah-ripah-loh-jinawi-dalam-logo-kota-cirebon


https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/400591/korupsi-di-indonesia-sudah-ada-sejak-era-voc


https://tirto.id/lirik-lagu-kulihat-ibu-pertiwi-dan-maknanya-gmqx


https://www.cnbcindonesia.com/news/20190407085625-4-65056/prabowo-ibu-pertiwi-tengah-diperkosa-kekayaan-diambil-terus

Share:

PENGARUH ELITE POLITIK YANG OLIGARKI

MENGINGAT semakin dekat pemilihan Capres dan Wapres tahun 2024 nanti, sangatlah penting bagi semua rangkat Indonesia untuk memahami Pengaruh Elit Pemimpin yang Oligarki. Diketahui, oligarki merupakan suatu penyakit yang berbahaya dalam system demokrasi”.

Kekuatan uang untuk membeli kekuasaan, posisi, loyalitas, dan bisnis menghasilkan akan merusak bahkan sampai pembunuh demokrasi. Oligarki kini menguasai sentra-sentra pemerintahan dan legislatif, baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota. Kekuatan ini membentuk oligarki baru.

Jadi saat ini harus bersatu bersama untuk menghidari terciptanya sebuah model pemerintahan dengan kekuasaan berada di tangan orang-orang kaya. Meskipun sistemnya memungkinkan siapa saja untuk dapat duduk di dalam kekuasaan, namun pada praktiknya hampir sebagian besar hanya mereka yang kaya baik melalui bisnis maupun melalui birokrasi dapat berkompetisi untuk memperoleh dan mempengaruhi kursi kekuasaan.

Akibatnya tercipta suatu bentuk pemerintahan dengan kekuasaan yang berada hanya pada segelintir kecil orang. Yakni kekuasaan itu biasanya ditentukan oleh kekuatan harta kekayaan, kekuatan militer, pengaruh politik atau kombinasi dari ketiganya.

Jadi sangat berlawanan dengan Demokrasi dalam kepentingan yang didahulukan adalah kepentingan orang banyak, ditujukan bagi kemaslahatan bersama, bukan bagi kepentingan perorangan, keluarga, kerabat atau teman dekat. Sedangkan pada Oligarki yang didahulukan adalah kepentingan para pemegang kekuasaan.

Dalam situasi dan iklim politik demikian, maka politik sedang terjalarkan penyakit berbahaya di dalam tubuh demokrasi serta sebagai sel pembunuh dihasilkan oleh sel-sel di dalam tubuh demokrasi. Karena tumbuh dan berkembang dalam wujud oligarki. Kekuatan uang untuk membeli kekuasaan, posisi, loyalitas, dan bisnis menghasilkan pembunuh demokrasi di dalam rahim demokrasi itu sendiri.

Ancaman oligarki yang pertama, apabila masuk ke dalam proses politik akan menghilangkan hak partisipasi warga negara. Selanjutnya, masuknya oligarki dalam hasil proses politik sangat berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat di masa mendatang. Artinya, akan berdampak bagi pemenuhan hak asasi manusia.

Oleh sebab itu, penting bagi pemilih untuk menggunakan hak pilihnya secara tepat pada pemilihan Capres dan Wapres tahun 2024 nanti. Pasalnya Presiden dan Wapres akan menjadi tonggak dalam pemenuhan hak asasi manusia setiap rakyatnya.

Selain itu Presiden dan Wapres juga berbagai pemangku kepentingan non-negara, seperti masyarakat sipil, perlu memobilisasi kesadaran dan kewaspadaan warga terhadap bahaya oligarki serta perlu membangun sikap asertif. Warga negara harus wajib menolak setiap bentuk oligarki politik juga oligarki ekonomi-finansial yang sangat merugikan negara Indonesia yang dicintai ini.

Penulis

Eddy Kurniawan S Sos

*Pengamat Politik Riau

Share:

PENTINGNYA PARTAI - PARTAI OPOSISI DALAM SUATU PEMERINTAHAN

 

Oposisi dalam dunia politik berarti partai penentang di dewan perwakilan dan sebagainya yang menentang dan mengkritik pendapat atau kebijaksanaan politik golongan yang berkuasa. Beberapa parpol ada yang menyebut dirinya sebagai partai penyeimbang.

Opposition lazim diterjemahkan menjadi oposisi. Kata itu berasal dari bahasa Latin opp┼Źnere, yang berarti menentang, menolak, melawan. Nilai konsep, bentuk, cara, dan alat oposisi itu bervariasi. Nilainya antara kepentingan bersama sampai pada kepentingan pribadi atau kelompok.

Berpolitik itu bukan cuma berkuasa, tapi juga beroposisi. Keduanya sama pentingnya dan sama terhormatnya. Berkuasa berarti menjadi pelaksana kekuasaan, beroposisi berarti memberi alternatif pilihan.

Sistem kekuasaan tanpa oposisi adalah fasisme dan otoritarianisme. Karena itu, kehadir - an oposisi yang efektif dalam sistem kekuasaan adalah kebutuhan dan keharusan. Tanpa oposisi tak ada demokrasi yang sehat. Demokrasi menjadi layu dan lumpuh. Publik tak memiliki pilihan, dan penguasa tak terkontrol.

"Beroposisi artinya berperan aktif mengkritik kebijakan pemerintah yang memberatkan rakyat. Dengan demikian masyarakat merasa aspirasi mereka tersalurkan. Kritik yang dilancarkan juga penting berbobot. Artinya, tidak hanya mengkritik tetapi tidak bisa memberi solusi konkret terhadap permasalahan mengemuka yang dirasakan masyarakat. Sering-seringlah mengkritik kebijakan pemerintah yang salah, maka akan dapat mendapat simpati publik" ujar Eddy Kurniawan S.Sos salah seorang pengamat politik.

Menurut beliau juga "Oposisi harus militan melakukan pendekatan pada masyarakat, jika ingin diterima pada Pemilu 2024 mendatang. Jadi militansi kader partai bisa ditunjukkan dengan sering turun ke bawah mendampingi masyarakat menghadapi permasalahan yang mengemuka dengan memberikan solusi yang konkret. Contohnya para kader yang militan dapat mendampingi masyarakat ketika masyarakat sedang mengalami kesulitan mendapat akses pengobatan, pendidikan dan hal-hal mendasar lainnya".

Kita sangat membutuhkan pemerintah yang kuat dan efektif, sebagaimana kita juga sangat membutuhkan oposisi yang kuat dan efektif. Hal itu akan menciptakan keseimbangan yang sehat. Mereka akan saling mengontrol dan saling mengingatkan. Ujungnya adalah hadirnya kesejahteraan rakyat dan tegaknya keadilan sosial.

Sumber berita:

https://id.wikipedia.org/wiki/Oposisi_(politik)


Share:

Visi dan Misi

 


Share:

DEMOKRASI DAN DINASTI POLITIK

 


Praktik kekuasaan dengan “memberi” posisi anggota keluarga dalam struktur kekuasaan sering disebut dengan dinasti politik.  Dinasti politik adalah realitas yang tak terhindarkan dalam demokrasi . Sistem politik dinasti untuk mengakomodasi hubungan yang lebih pribadi tanpa melihat kemampuan, sehingga merusak sistem demokrasi yang ingin kita bangun. Fenomena politik kekerabatan muncul karena demokrasi tidak sehat. 

" Sistem meritokrasi dianggap sangat cocok dengan iklim politik Indonesia. Selain meningkatkan kualitas, kapasitas dan keterampilan seorang pemimpin, sistim meritrokasi ini juga dapat mengikis adanya sistem dinasti', ujar seorang pengamat politik Eddy Kurniawan S. Sos.

Meritokrasi pertama kali diperkenalkan oleh Young (1959) sebagai konsep merit yang mengutamakan IQ dan effort untuk mencapai suatu posisi. Pemaknaan mengenai meritokrasi itu sendiri mengalami perkembangan. Berdasarkan pemaknaannya, meritokrasi merupakan sebuah sistem sosial yang memengaruhi kemajuan dalam masyarakat berdasarkan kemampuan dan prestasi individu daripada basis keluarga, kekayaan, atau latar belakang sosial (Kim & Choi, 2017).

Meritokrasi sebagai kondisi yang menghadirkan kesempatan yang sama kepada semua individu dalam masyarakat untuk menduduki suatu posisi atau jabatan di publik (Lipsey, 2014; Martin et al, 2014; Au, 2016). Kesempatan yang sama ini dilatari oleh kompetensi yang dimiliki oleh individu sehingga yang nanti menduduki posisi jabatan publik adalah orang-orang yang dianggap terbaik. Penerapan meritokrasi ini tidak terbatas hanya posisi tertentu, tetapi bisa diterapkan dalam konteks seluruh posisi pada suatu pekerjaan atau pelayanan publik.

Frasa politik dinasti dan dinasti politik mengisi ruang publik negeri ini. Dinasti politik dan politik dinasti menggeliat di dalam pembicaraan publik. Pertanyaan kita sebagai masyarakat, apa kehebatan frasa dinasti politik dan politik dinasti? Apakah dinasti politik dan politik dinasti akan mensejahterakan kita sebagai warga?
Dinasti menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai keturunan raja-raja yang memerintah, semuanya berasal dari satu keluarga. Pengertian tersebut diperjelas dalam laman wikipedia.org yang menyebutkan bahwa dinasti adalah kelanjutan kekuasaan pemerintahan yang dipegang oleh satu garis keturunan (keluarga yang sama).
Politik dinasti dapat diartikan sebagai sebuah kekuasaan politik yang dijalankan oleh sekelompok orang yang masih terkait dalam hubungan keluarga.
Dinasti politik lebih indentik dengan kerajaan. Sebab, kekuasaan akan diwariskan secara turun temurun dari ayah kepada anak, agar kekuasaan akan tetap berada di lingkaran keluarga. Apa yang terjadi seandainya negara atau daerah menggunakan politik dinasti?

Politik kekerabatan itu sebagai gejala neopatrimonialistik. Benihnya sudah lama berakar secara tradisional. Yakni berupa sistem patrimonial, yang mengutamakan regenerasi politik berdasarkan ikatan genealogis, ketimbang merit system, dalam menimbang prestasi. Politik dinasti jelas bertentangan dengan budaya demokrasi yang sedang tumbuh di negeri tercinta ini dan akan mengebiri demokrasi kita.
Dengan Politik Dinasti membuat orang yang tidak kompeten memiliki kekuasaan. Tapi hal sebaliknya pun bisa terjadi, dimana orang yang kompeten menjadi tidak dipakai karena alasan bukan keluarga. Di samping itu, cita-cita kenegaraan menjadi tidak terealisasikan karena pemimpin atau pejabat negara tidak mempunyai kapabilitas dalam menjalankan tugas. 
Maka Dari itu Dinasti politik bukanlah sistem yang tepat unrtuk diterapkan di Negara kita Indonesia, sebab negara Indonesia bukanlah negara dengan sistem pemerintahan monarki yang memilih pemimpin berdasarkan garis keturunan.
Akibat Dari Politik Dinasti ini maka banyak pemimpin lokal menjadi politisi yang mempunyai pengaruh. Sehingga semua keluarga termasuk anak dan istri berbondong-bondong untuk dapat terlibat dalam system pemerintahan. 

 Dampak Negatif Apabila Politik Dinasti Diteruskan :

* Menjadikan partai sebagai mesin politik semata yang pada gilirannya menyumbat fungsi ideal partai sehingga tak ada target lain kecuali kekuasaan. Dalam posisi ini, rekruitmen partai lebih didasarkan pada popularitas dan kekayaan caleg untuk meraih kemenangan. Di sini kemudian muncul calon instan dari kalangan selebriti, pengusaha, “darah hijau” atau politik dinasti yang tidak melalui proses kaderisasi.

** Sebagai konsekuensi logis dari gejala pertama, tertutupnya kesempatan masyarakat yang merupakan kader handal dan berkualitas. Sirkulasi kekuasaan hanya berputar di lingkungan elit dan pengusaha semata sehingga sangat potensial terjadinya negosiasi dan penyusunan konspirasi kepentingan dalam menjalankan tugas kenegaraan.

*** Sulitnya mewujudkan cita-cita demokrasi karena tidak terciptanya pemerintahan yang baik dan bersih (clean and good governance). Fungsi kontrol kekuasaan melemah dan tidak berjalan efektif sehingga kemungkinan terjadinya penyimpangan kekuasaan seperti korupsi, kolusi dan nepotisme.


Sumber berita:
https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11428
https://beritabangka.com/2020/07/29/politik-dinasti-dan-demokrasi/
https://kumparan.com/dinaarif30/balada-perpolitikan-indonesia-dan-nasib-demokrasi-kita-1u03qKoqq7b/full

Share:

Partisipasi Perempuan Dalam Politik

"Untuk menjadi seorang pemimpin perempuan harus memiliki kapasitas umum seperti cerdas, menguasi bidang, dan kritis. Kaum Hawa saat ini  sudah dapat berbicara tentang politik tidak hanya dilakukan oleh kalangan politisi, pemerintah atau para birokrat saja namun semua lapisan masyarakat. Disetiap tongkrongan kedai kopi/Cafe kita bisa mendengar para warga sedang meperbincangkan politik, memperdebatkan paslon mana yang terbaik atau mengkritisi kebijakan pemerintah ", ujar RusydiantI S.Sos.

Apalagi saat ini, perempuan/kaum Hawa  Indonesia tidak lagi terkurung dalam kegelapan intelektual. Perempuan yang dulunya tidak diperkenankan sekolah hanya diperbolehkan membersihkan rumah, memasak, menjahit, dan mengurus anak, kini dapat mencicipi akses pendidikan. Tugas dan tanggung jawab seorang perempuan bukanlah sekedar menjadi pelengkap isi rumah tangga. Namun harus bisa membicarakan arah kemajuan bangsanya.

Negara Indonesia adalah Negara demokrasi dan pancasila. Setiap individu dalam masyarakat memiliki kebebasan tersendiri. Kebebasan mengekspresikan dirinya melakukan segala tindakan sosial dengan tetap terikat pada hukum yang berlaku. Memilih maupun mencalonkan untuk dipilih dalam masyarakat. Itu semua bagian dari demokrasi.

Hal ini juga tercantum pada  sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menegaskan bawasannya tidak dibenarkan adanya pengkulturan dalam masyarakat Indonesia. Tidak boleh ada diskriminasi, pengkotakan atau pengkelasan dalam masyarakat apalagi berdasarkan jenis kelamin antara perempuan dan laki-laki. Semuanya dianggap sebagai entitas yang sama dan sejatinya diperlakukan adil. keadilan dalam ruang politik, ekonomi, sosial masyarakat.

Contohnya Ibu Sri Mulyani yang menjabat sebagai menteri keuangan atau ibu Retno Marsudi sebagai menteri luar negeri. Mereka adalah sebagian dari banyaknya perempuan hebat yang memiliki peranan penting dalam Negara ini. Oleh karena itu semua perempuan Indonesia tidak usah ragu ketika harus terjun dalam perpolitikan. Tidak ada ketakutan ketika harus menjadi pemimpin dalam badan/lembaga pemerintahan. Perempuan sudah bisa ikut serta mutlak dalam usaha menyelamatkan Republik Indonesia yang tercita ini, guna mewujudkan masyarakat yang berkeadilan sosial dan kesejahteraan sosial.


Penulis: "Eka"


Sumber:

www.umy.ac.id

www.unja.ac.id

Share:

Haruskah Umat Islam Indonesia Memilih Partai-Partai Islam ?

 


Bagaimana caranya, agar partai partai Islam dipilih oleh mayoritas umat Islam di negeri ini ?

Mungkinkah partai-partai Islam akan menjadi saluran aspirasi dan dipilih oleh mayoritas umat Islam di negeri ini ? Ataukah partai-partai Islam hanya akan menjadi penggembira saja di kancah perpolitikan Nasional ???

Dari Pemilu ke Pemilu mulai dari 1955, 1956, sampai 2019 (era reformasi) menunjukkan bahwa tidak ada peningkatan signifikan dari partai Islam dalam  perolehan suaranya. 

Akankah partai-partai Islam yang ada saat ini dipilih oleh mayoritas umat Islam di negeri ini ? 

"Jawabannya adalah harus kita pilih dan tidak hanya menjadi partai penggembira saja khususnya di pemilu 2024 nanti" ucap pengamat politik Riau Eddy Kurniawan S.Sos.

Menurut Eddy Kurniawan, " partai - partai Islam saat ini wajib memiliki kader-kader dan basis massa yang jelas. Harus belajar dari ajaran Islam, kader-kader partai harus amanah (dapat dipercaya), siddiq (jujur), tabligh (menyampaikan apa adanya bukan ada apa-apanya),  dan fatanah (cerdas) sehingga membuat umat Islam akan mendukung partai-partai Islam (PBB, PKS, PPP, PKB, PAN dan lainnnya) ".

Ditambah lagi seharusnya wajib bagi para elite politik untuk saling berkomunikasi, bersinergi, memiliki kesaamaan komitmen menonjolkan dan kesamaan prinsip yang telah di buat para pendahulu pemimpin-pemimpin Islam bangsa ini, begitulah harapan  seluruh umat Islam Indonesia.

Bila hal-hal tersebut dapat di wujudkan Insya Allah, partai-partai Islam akan dipilih oleh mayoritas umat Islam yang ada di seluruh tanah air Indonesia yang kita cintai ini. 

Penulis : EK


Referensi: 

https://nasional.kompas.com

https://jurnaltahkim.wordpress.com

Share:

Photo's













































































Share:

VISI

  1. Membangun Kontribusi dan Relasi Dengan Melaksanakan Kegiatan Kemasyarakatan.
  2. Berkontribusi Sebagai Wadah dan Penyalur Aspirasi Minat, Kreativitas, dan Innovasi.

MISI

Menjadi Generasi Milenial yang Akuntable, Sportif, snnovatif, dan Kreatif.

Tantangan

Pemecahan masalah kompleks, berpikir kritis, dan daya kreativitas terhadap permasalahan? yang ada diseluruh lapisan masyarakat Indonesia.